Broadcastmagz – Raker dengan Komisi I, KPI Usulkan Penyesuaian Anggaran

Raker dengan Komisi I, KPI Usulkan Penyesuaian Anggaran

Jul 11, 2025 broadcastmagz KPI Comments Off on Raker dengan Komisi I, KPI Usulkan Penyesuaian Anggaran

Jakarta, Broadcastmagz — Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi dan Dewan Pers, Senin (7/7/2025). Agenda rapat kali ini membahas RKA (Rapat Kerja Anggaran) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kementerian Komdigi dan Lembaga Kuasi tahun anggaran 2026.

Di awal paparan, Kementerian Komdigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun 2026, yang totalnya mencapai Rp 20,3 triliun. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk program prioritas seperti perawatan BTS, penguatan infrastruktur digital, dan program komunikasi publik.

“Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari semua unit kerja kebutuhan komdigi ada di angka Rp20,361 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran Rp12,615 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail dalam rapat kerja tersebut.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah mengungkapkan, kebijakan efisiensi dan keterbatasan pagu anggaran lembaganya berpotensi mengancam hak 156 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di tahun depan. “Ada potensi hak mereka tidak bisa dibayarkan, yang artinya mereka tidak mendapat gaji hingga turunannya,” katanya.

Terkait hal ini, Ubaid meminta semua pihak untuk memberi perhatian dan kebijaksanaan agar ada keputusan yang solutif bagi pegawai KPI.

Menurutnya, hal ini terjadi seiring dengan menurunnya pagu indikatif KPI untuk tahun 2026. Berdasarkan pembahasan internal KPI dan hasil rapat dengan Biro Perencanaan Komdigi, KPI hanya memperoleh pagu sebesar Rp 28,7 miliar, dan semuanya dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

“Dengan demikian, seluruh program komunikasi publik dinolkan. Dengan konfigurasi anggaran seperti itu, maka di tahun 2026 terdapat beberapa program komunikasi publik yang tidak bisa dijalankan sama sekali, alias anggaran 2026 hanya akan kuat menopang kegiatan dukungan manajemen, meskipun juga belum menyeluruh,” jelas Ubaidillah.

Padahal, kebutuhan riil KPI tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 111 miliar. Artinya, terdapat kekurangan anggaran hampir mencapai Rp 82,3 miliar. Dari angka tersebut, sekitar Rp 20 miliar lebih dibutuhkan hanya untuk membayar honor para pegawai P3K.

“Mengingat peran-peran organisasi itu tidak bisa dilepaskan dari kinerja sumber daya manusianya, dan sangat disayangkan apabila hak mereka tidak bisa kami bayarkan, sedangkan mereka melakukan tanggung jawabnya dalam bekerja di bidang penyiaran, yang notabene mayoritas adalah tenaga pengawasan yang bersinggungan langsung dengan tayangan dan aduan masyarakat,” tegasnya.

Dia khawatir jika kondisi ini dibiarkan, akan terjadi stagnasi dalam pelayanan publik penyiaran. Terlebih, dunia informasi terus berkembang pesat, tidak hanya dari televisi konvensional, tetapi juga media digital yang kian menjamur.

Hal ini menuntut peran pengawasan yang lebih intensif, termasuk dalam menangani konten-konten yang tidak sesuai norma dan budaya bangsa. “Apalagi sekarang tumbuh artificial intelligence (AI) yang dengan kecanggihannya bisa memanipulasi banyak peristiwa yang itu tidak berdasar pada fakta,” tambah Ubaidillah.

Dalam kesempatan ini, Ubaud menegaskan pihaknya tidak menolak kemajuan teknologi, namun menyadari bahwa banyak konten saat ini mengandung muatan ideologis dan bukan sekadar hiburan. Dalam situasi itu, KPI menegaskan pentingnya program prioritas mereka yang menyasar ekosistem penyiaran dari hulu ke hilir.

Mulai dari penyelenggaraan awal penyiaran, penguatan regulasi, peningkatan SDM, pengawasan tayangan, hingga meningkatkan literasi media masyarakat.

“Apabila layanan publik tidak terlaksana, kami khawatir kualitas layar kaca tidak terpenuhi dan berpotensi mendapat sanksi,” tandas Ubaid. (Sumber: KPI)

(Visited 22 times, 1 visits today)