Broadcastmagz – KPI Minta MNC Group Menghentikan Penayangan Konten Siaran Berunsur Kampanye pada Hari Pemungutan Suara

KPI Minta MNC Group Menghentikan Penayangan Konten Siaran Berunsur Kampanye pada Hari Pemungutan Suara

Feb 14, 2024 broadcastmagz KPI, What's On Comments Off on KPI Minta MNC Group Menghentikan Penayangan Konten Siaran Berunsur Kampanye pada Hari Pemungutan Suara

Jakarta, Broadcastmagz – Pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan konten siaran berunsur kampannye yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon presiden, partai politik, atau pun calon anggota legislatif yang berkompetisi.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah menilai, aturan dalam regulasi penyiaran secara tegas melarang lembaga penyiaran bersikap partisan.

“Netralitas lembaga penyiaran telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 2012, termasuk juga larangan tentang pemanfaatan program siaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ujarnya.

Melalui siaran pers, Rabu (14/2), secara khusus KPI meminta pada GTV menghentikan siaran film Cinta Tapi Cinta yang dinilai sebagai bentuk kampanye terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

“KPI minta GTV menghentikan tayangan tersebut dan untuk televisi lain yang merupakan bagian dari MNC Group, kami minta tidak ikut menayangkan,” tegas Ubaidillah.

Hal ini untuk menjaga situasi yang kondusif di tengah masyarakat pada pelaksanaan Pemilu 2024.

KPI sudah melakukan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu, untuk mengantisipasi munculnya segala bentuk pelanggaran, termasuk dalam hal siaran di televisi dan radio yang melanggar ketentuan.

Dalam Gugus Tugas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Pers, setiap pelanggaran terkait penyiaran Pemilu akan diselesaikan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

“Artinya, jika terjadi pelanggaran tersebut, KPI akan memberi tindakan pada lembaga penyiaran, sedangkan penyelenggara pemilu akan menjatuhkan sanksi pada peserta Pemilu, baik itu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau pun partai politik dan calon anggota legislatif,” tegas Ubaidillah.

Hal ini disampaikan Ketua KPI, pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, (14/2), dalam rangka mengantisipasi usaha mempengaruhi pilihan politik publik, lewat konten siaran. Ubaidillah meminta, lembaga penyiaran menghormati proses demokrasi yang tengah berlangsung, dengan tetap menjaga netralitas konten siaran di Hari H. KPI telah menyiagakan tim pemantauan langsung, guna memastikan tidak ada pelanggaran siaran di televisi dan radio pada hari pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

(Visited 70 times, 1 visits today)