Broadcastmagz – Menakar Batas Regulasi Layar Kaca dan Layar Kaca Digital: Kala KPI dan AVIA Duduk Bersama Mengurai RUU Penyiaran

Menakar Batas Regulasi Layar Kaca dan Layar Kaca Digital: Kala KPI dan AVIA Duduk Bersama Mengurai RUU Penyiaran

Oct 24, 2026 broadcastmagz KPI, What's On 0

Jakarta, Broadcastmagz – Lanskap industri penyiaran Tanah Air tengah berada di persimpangan jalan penting. Pergeseran kebiasaan audiens dari layar televisi konvensional ke ranah digital kian menuntut payung hukum yang adaptif, adil, sekaligus mampu melindungi publik. Isu krusial inilah yang mengemuka saat delegasi Asia Video Industry Association (AVIA) menyambangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk mendiskusikan klausul pengaturan platform digital dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

Pertemuan hangat ini dihadiri langsung oleh Policy Officer AVIA Claire Bloomfield dan Representative Officer Tri Subeti, yang disambut jajaran pimpinan KPI Pusat, termasuk Wakil Ketua KPI Pusat Evri Rizqi Monarshi dan Sekretaris KPI Pusat Rhina Anita.

Fokus utama pembahasan tertuju pada upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen di ruang siber. Namun, merumuskan batasan pengawasan di ranah digital terbukti bukan perkara sederhana.

“Terdapat klausul pengaturan platform digital yang bertujuan menjaga persaingan yang sehat dalam ekosistem digital. Meski demikian, sejumlah materi masih menjadi pembahasan. Salah satu isu yang memerlukan kejelasan adalah batas pengawasan terhadap platform digital, apakah diarahkan pada platform sebagai penyelenggara layanan atau pada konten yang didistribusikan melalui platform tersebut,” ujar Wakil Ketua KPI Pusat Evri Rizqi Monarshi.

Evri menegaskan bahwa ketegasan batas yuridis mutlak diperlukan agar penegakan aturan tidak tumpang tindih. Pengawasan konten digital, menurutnya, menuntut kolaborasi erat antarlembaga, khususnya sinergi KPI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) guna menentukan alur penindakan saat terjadi pelanggaran.

Dari kacamata industri video regional, Claire Bloomfield menggarisbawahi perlunya pemahaman mendalam mengenai distingsi medium penyiaran. Televisi konvensional sejak awal beroperasi di bawah koridor aturan ketat, sedangkan konten digital memiliki variasi ekosistem yang jauh lebih kompleks.

“Pengaturan terhadap layanan video on demand (VoD) relatif lebih mudah dibahas karena karakteristik bisnis dan organisasinya lebih jelas. Sebaliknya, pengawasan terhadap konten yang diunggah pengguna (user-generated content) menghadirkan tantangan lebih besar, terutama karena jumlah konten yang sangat banyak dan beragam,” jelas Claire.

Selain problem klasifikasi platform, AVIA turut menyuarakan ancaman pembajakan karya (pirated content) yang terus menggerus kesehatan ekosistem kreatif. Praktik ilegal ini dinilai Claire bukan sekadar soal kerugian hak cipta, melainkan kerap menjadi gerbang masuk bagi maraknya konten judi online, pornografi, hingga penyebaran malware berbahaya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Evri kembali menekankan pentingnya pembagian wewenang yang proporsional dalam regulasi akhir nanti. Kemitraan strategis antara regulator, kementerian terkait, dan asosiasi industri diharapkan melahirkan regulasi penyiaran baru yang berkeadilan, melindungi kreator lokal, serta menjaga ruang digital tetap aman bagi publik. (Materi bersumber dari kpi.go.id yang diolah kembali)

(Visited 5 times, 5 visits today)