Broadcastmagz – Menyambut ASO 2022: Menjamin Partisipasi Publik Daerah dalam Penyiaran Digital

Menyambut ASO 2022: Menjamin Partisipasi Publik Daerah dalam Penyiaran Digital

Feb 09, 2021 broadcastmagz KPI Comments Off on Menyambut ASO 2022: Menjamin Partisipasi Publik Daerah dalam Penyiaran Digital

Jakarta — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap kick off siaran digital pada 2022 mendatang dapat memberi kemudahan dan peluang akses bagi partisipasi pemain lokal atau industri penyiaran daerah. Salah satunya menjamin ketersediaan multiplekser (MUX) dengan skema sewa yang terjangkau.

“Skema sewa harus dibuat sebaik mungkin sehingga pemain lokal dapat mengakses mux tersebut. Pemerintah harus menjamin ketersediaan mux itu agar dapat dipakai sehingga mereka dapat ikut terlibat,” kata Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, dalam Talkshow dengan tema “Memastikan Kepentingan Publik Khususnya Daerah dalam Persiapan ASO 2022” yang diselenggarkan Asosiasi TV Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Kamis (4/2/2021) malam.

Menurut Irsal, jaminan ketersediaan mux ini untuk memberi ruang partisipasi bagi publik yang ada di daerah dalam penyiaran digital. Semakin banyak pemain daerah yang ikut akan memberi warna konten di tanah air. “Dengan cara ini kemudian konten lokal akan hadir lebih banyak. Karena itu, mereka semestinya dikasih sewa yang murah dan dapat dengan mudah mendapatkannya,” pinta Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat ini.

Namun begitu, keterlibatan pemain daerah dalam digitalisasi ini harus didukung oleh kemampuan daerahnya. Daya sokong daerah yang kuat akan menentukan kehadiran dan keberlangsung industri tersebut.

“Ekosistem bisnisnya seperti apa. Daya dukung daerah seberapa kuat. Industri media kan hidupnya dari iklan. Iklan itu dari swasta atau dari pemerintah. Menurut saya, daya dukung ekonomi daerah sangat mendung pemain lokal untuk masuk ke bisnis ini,” jelas Irsal.

Dia juga melihat adanya celah baik dari pelaksanaan sistem siaran digital ini. Pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendapatkan data tontonan publik atau rating. Selama ini, rating siaran dan kualitas program hanya ditentukan oleh satu lembaga penyelenggara rating di 11 kota.

“Kita mulai berpikir untuk menggunakan atau memanfaatkan STB (Set Top Box) untuk kepentingan rating. Bayangkan saja jika 7 juta STB itu jalan, misalnya di dalam 700 ribu atau 70 ribu STB dipasangin alat people mater untuk mengukur tontonan masyarakat. Berapa besar data rating penyiaran kita,” ungkapnya.

Jika ini berjalan, lanjut Irsal, pengelolaannya dikuasi negara melalui KPI. Negara yang sudah mempraktekkan dan berhasil melakukan uji ini adalah India. “Kita sedang gagas untuk menyusun konsep awal agar bisa memanfaat infrastruktur digital ini untuk rating. Melalui KPI bahwa dapat dipastikan ratingnya ini baik. Termasuk ekosistem yang baru tadi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Irsal menyoroti persoalan regulasi yang menyertai pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Menurutnya, tahapan ini sudah harus selesai terlebih dulu. Hal ini untuk memastikan pada saat sistem siaran ini beroperasi, tidak ada lagi masalah di tengah jalan. “Kita harus menjaga tahapan ini. Jadi kita nanti tidak disibukkan dengan urusan yang belum selesai. Pasalnya, jangka waktu persiapannya sangat dekat,” ujarnya. (sumber: KPI)