Broadcastmagz – Penanganan COVID-19 Perlu Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah

Penanganan COVID-19 Perlu Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah

Aug 19, 2022 broadcastmagz Campus, What's On Comments Off on Penanganan COVID-19 Perlu Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah

Pandemi Covid 19 bersifat global dan berdampak luas. Selain aspek kesehatan, pandemi Covid-19 pun menimbulkan persoalan sosial, budaya, keamanan, ekonomi baik itu mikro maupun makro bahkan pada pemerintahan. Tak terkecuali, di Indonesia.

“Demi penanganan pandemi Covid-19 yang baik maka Pemerintah Daerah harus sinergi dengan Pemerintah Pusat. Sinergi erat antara keduanya sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 hingga ke daerah-daerah” ujar Presiden Joko Widodo.

Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat tetap mengikuti arahan dalam mengambil kebijakan. Karena, suatu kebijakan dapat mempengaruhi daerah-daerah lain. Dalam penanganan pandemi Covid-19, otonomi daerah tetap diakui dan menjadi sangat penting dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini ada dua pertimbangan yaitu aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Pemerintah Pusat memilih PSBB sebagai langkah pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dikarenakan dapat berkompromi dengan ekonomi. Sekalipun, PSBB menjadi penghambat perekonomian, tetapi ekonomi tidak berhenti total melainkan tetap berjalan sekalipun dengan keterbatasan. Kompromi ini dilakukan dengan adanya peraturan mengenai Protokol Kesehatan bagi setiap pelaku ekonomi.

Protokol Kesehatan yang dilakukan diantaranya Social Distancing/Physical Distancing yang dianggap cukup efektif dalam menghambat penyebaran virus.

Yang diperlukan dalam suatu daerah serta bagaimana cara penanganan dalam suatu daerah tentu pemerintah daerah yang lebih mengetahui. Sehingga, dalam hal ini pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman untuk pemerintah daerah menetapkan kebijakan. Kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah ini yang menjadi makna dari otonomi daerah. Kebijakan yang akan diambil setiap daerah tentu berbeda satu dengan yang lain, namun pedoman tetap pada kebijakan pemerintah pusat.

Presiden memastikan bahwa langkah-langkah yang kini ditempuh untuk menangani Covid-19 oleh pemerintah merupakan langkah yang sebelumnya telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal.

Pemerintah bahkan juga telah mempelajari langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh sejumlah negara dalam menangani kasus Covid-19.

Penulis : Magdalena Puspita Ayu Mahanani
Prodi/Kampus : Kesehatan Masyarakat/Universitas Indonesia

(Visited 50 times, 1 visits today)